Gerakan masyarakat dan mahasiswa penyelamat (GEMMAP) KPK, mendesak agar penggalangan koin untuk gedung baru KPK dihentikan.

Tidak hanya itu, GEMMAP juga meminta KPK harus fokus untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi.

Tuntutan ini disampaikan GEMMAP KPK dalam aksi penolakan penggalangan koin KPK dan politisasi di KPK, Kamis (5/7/2012) siang

"KPK harus independen, KPK adalah lembaga negara, bukan NGO atau LSM. Kalaupun KPK bersikukuh tetap membangun gedung baru, KPK harus menggunakan jalan yang sesuai dengan mekanisme ketatanegaraan," kata koordinator GEMMAP, Azka Maulana dalam keterangan persnya.

Dia menerangkan, KPK sebagai lembaga negara yang khusus dibentuk untuk melakukan pemberantasan korupsi diharapkan seluruh masyarakat Indonesia menjadi ujung tombak pemberantasan korupsi di negara ini.

Dengan otoritas KPK yang besar sesuai Undang-undang No 32 tahun 2002, KPK diharapkan tidak menghadapi hambatan untuk menjebol sistem korup.

Ekspetasi otoritas bahkan anggaran yang besar ternyata belum juga mampu menjadi kekuatan pendorong KPK untuk menyelesaikan kasus-kasus besar korupsi seperti Century, Hambalang, hingga wisma atlet.

"Namun saat ini, KPK justru disibukkan dengan memikirkan gedung barunya. Koin untuk KPK sengaja didengungkan dan seakan melupakan tugas pokoknya yakni menyelesaikan kasus korupsi," ujar Azka.

Ditambahkannya, metode yang diambil dengan mengumpulkan koin tersebut juga dinilai janggal dalam konsep ketatanegaraan. Harusnya, sambung dia, KPK mendesak DPR agar segera mengesahkan alokasi anggaran tersebut.

"Pembangunan gedung baru KPK harus diimbangi dengan kredibilitas KPK dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dalam menyelesaikan berbagai skandal korupsi dan sebaiknya KPK kembali fokus pada tugasnya, bukan berlarut-larut dalam wacana gedung baru," tandasnya.

TRIBUNNEWS