Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X menilai Ketua DPR RI Marzuki Alie tidak mengerti sejarah, karena pernyataannya terkait keistimewaan Yogyakarta tidak didasari fakta sejarah.
"Marzuki tidak mengerti sejarah. Keistimewan Yogyakarta itu bukan permintaan sekarang, tetapi sudah ada sejak zaman kemerdekaan 1945," katanya di Yogyakarta, Rabu.
Hal itu dikemukakan Sultan menanggapi pernyataan Marzuki Alie bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sulit untuk mendapatkan status keistimewaan dari pemerintah, karena keistimewaan akan menimbulkan kecemburuan daerah lain.
"Pernyataan itu tanpa dasar sejarah, karena status keistimewaan pada DIY sudah melekat sejak masa kemerdekaan, dan bukan merupakan sebuah permintaan," katanya.
Ia mengatakan terkatung-katungnya pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY juga menunjukkan pemerintah tidak mengerti sejarah keistimewaan DIY.
"Pemerintah berarti juga tidak paham. RUUK itu bukan Yogyakarta yang minta istimewa, karena istimewanya itu sudah ada sejak 1945. Jadi, pemerintah juga tidak mengerti sejarah," katanya.
Terkait dengan pernyataan dari politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat yang telah setuju mekanisme penetapan gubernur DIY selama lima tahun ke depan, Sultan mengatakan sampai saat ini belum ada keputusan final dari Panitia Kerja (Panja) RUUK DIY DPR RI.
"Saya tidak tahu mengenai hal itu, karena di Panja RUUK DIY belum ada pembahasan tentang mekanisme tersebut," kata Sultan yang juga Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Menurut dia, meskipun telah menjadi keputusan dari partai yang bersangkutan, undang-undang (UU) yang seharusnya mengatur mekanisme pengisian gubernur DIY masih akan ditetapkan pada 2017, termasuk adanya wacana pemilihan gubernur melalui DPRD.
"Keputusan partai itu nanti akan menjadi satu undang-undang yang ditetapkan setelah 2017. Jadi, sampai saat ini belum dibahas tata caranya, termasuk isi dan materinya," katanya.
KOMPAS
BERITA LAINNYA:
