Ketua Divisi Komunikasi dan Informatika Partai Demokrat (PD) Ruhut Sitompul meminta Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng untuk mundur sementara agar popularitas partai tidak makin anjlok, menyusul hasil survei yang menyebutkan elektabilias PD mendekati angka psikologis 10%, hanya 11,3%.

Menurut Ruhut, merosotnya tingkat elektabilitas PD disebabkan oleh banyaknya kader yang terjerat kasus korupsi, baik dalam kasus Wisma Atlet SEA Games maupun proyek pusat olah raga Hambalang. Akibat kedua kasus itu masyarakat kehilangan simpati terhadap partai pemenang Pemilu 2009 tersebut, katanya.

"Kalau Anas (Urbaningrum) tidak legowo mundur sementara, (elektabilitas) kita akan turun terus," tegasnya, Selasa 19/6/2012).

Dia mengungkapkan permintaan itu juga berlaku bagi Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang juga Menpora, Andi Mallarangeng, karena keduanya telah membuat PD menjadi korban pemberitaan kasus korupsi.

Namun demikian, meski meminta kedua petinggi itu mundur untuk sementara, Ruhut memastikan tidak akan ada Kongres Luar Biasa (KLB) sebagai mekanisme untuk mengganti sang ketua umum DPP Partai Demokrat. Anas diangkat sebagai ketua umum melalui Kongres PD di Bandung tahun 2010 lalu.

Ruhut kembali menyitir pidato Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam acara silahturahim Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat pekan lalu. Menurutnya, SBY meminta agar kader yang tersangkut kasus korupsi untuk mundur.

"Tapi kembali ke diri Anas. Jadi saya mohon dia legowo mundur sementara. Dia tidak bisa didesak mundur karena posisinya ketua umum," ujar Ruhut.

Ketua DPP Partai Demokrat bidang Penegakan Hukum Benny Kabur Harman mengungkapkan punya solusi untuk meningkatkan popularitas partainya yang tengah anjlok. Menurutnya, seluruh kader Demokrat baik di eksekutif maupun legislatif harus menyukseskan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Dia menambahkan kader PD di legislatif harus proaktif mengawasi pelaksanaan program pemerintahan SBY di lapangan. Di sisi lain, PD perlu mempertegas dan memperbaharui janjinya untuk menjadi partai yang bersih dengan menginstruksikan semua kadernya agar tidak korupsi.

"Kader partai yang diduga terlibat perlu mempertanggungjwabkan perbuatannya di depan hukum melalui proses hukum yang fair dan objektif," kata Benny.

Menurutnya, selain tidak menjadikan APBN sebagai instrumen pembiayaan partai, Partai Demokrat harus memelopori praktik pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di DPR.

Bisnis Indonesia