Fraksi Partai Demokrat menolak usulan pembentukan panitia khusus Hambalang. Fraksi menilai kisruh penganggaran proyek pusat olahraga terpadu Hambalang di Komisi Olahraga masih bisa ditangani oleh Panitia Kerja Hambalang yang sudah dibentuk. "Beri kesempatan dulu pada Panja untuk bekerja maksimal," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa sebelum rapat fraksi di kompleks parlemen Senayan, Jumat, 8 Juni 2012.

Menurut Saan, panja yang baru dibentuk pada 6 Februari 2012 lalu baru memulai tugasnya. "Kami hargai dulu mereka bekerja," kata Saan. Selain itu, kata Saan, kejanggalan pembangunan proyek Hambalang juga sudah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. "Ada panja dan KPK, itu sudah cukup."

Wacana pembentukan Pansus Hambalang pertama kali disampaikan oleh politikus Golkar Zulfadli. Menurut anggota Komisi Olahraga ini, pembentukan pansus diperlukan karena kejanggalan pembangunan proyek Hambalang juga melibatkan Komisi Pemerintahan dalam hal sertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional dan teknis pembangunan yang melibatkan Komisi Perhubungan dan Pekerjaan Umum.

Saan berpendapat, pembentukan pansus bisa saja dilakukan karena memang diperkenankan. Namun pansus tak bisa dibentuk kapan saja. "Kecuali kalau panja tidak bekerja, baru bisa dibentuk pansus," kata dia.

Mengenai adanya dugaan ketidaksesuaian anggaran, Saan mengatakan, sudah ada Badan Pemeriksa Keuangan yang menyelidiki. "Biarkan saja mereka bekerja tanpa perlu membentuk pansus," kata dia. Saan berharap, semua lembaga bisa saling menghargai dan melaksanakan tugas masing-masing. "Semua lembaga bisa saling menghormati dan tidak mengintervensi."

Panja Hambalang dibentuk atas kesepakatan Komisi Olahraga dan Menteri Pemuda dan Olahraga Andi Mallarangeng. Panja ingin mengetahui kesesuaian anggaran yang sudah dikucurkan dengan perkembangan pembangunan proyek. Panja juga menelusuri alasan penetapan proyek Hambalang menjadi proyek tahun jamak yang menetapkan biaya total Rp 1,75 triliun. Proyek ini diduga dimainkan oleh sejumlah politikus

TEMPO.