Beberapa kejanggalan proyek Hambalang satu persatu mulai terungkap. Mulai dari proses penganggarannya hingga proses pembangunannya.

Wakil Ketua DPR, Pramono Anung mengatakan dengan beberapa kejanggalan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus terus menyelidikinya. Sebab pada kenyataannya banyak pihak di Kementerain tak tahu menahu soal proses penganggaran tersebut.

"Saya melihat apa yang disampaikan Dirjen PU yang mengatakan mereka hanya dilibatkan ketika pelaksanaan ini sudah menunjukkan ada pintu masuk KPK untuk menelusuri. Saya tidak mau berprasangka tetapi semakin hari semakin kelihatan bahwa ada sesuatu termasuk di penggaran Rp1,2 triliun," ujar Pramono di Gedung DPR, Senayan, Kamis (31/5/2012).

Pram mengatakan, dari pernyataan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan mantan Menegpora Adhyaksa Dault banyak yang berbeda. Padahal anggaran itu digunakan oleh kementerian yang sama.

"Baik menteri yang dulu dan menteri yang sekarang itu kan ada perbedaaan pandangan yang dulu mengatakan itu fungsinya hanya untuk sekolah, yang menteri sekarang menyatakan itu adalah ide dari yang dulu. Ini yang perlu diclearkan siapa sebenarnya yang paling berkeinginan dan bertanggung jawab persoalan pembangunan Hambalang," ungkapnya.

Lebih lanjut, Pram mengatakan, dari sisi daerah, diakui memang tidak pas untuk dibagun sebuah bagunan. Hal itu yang seharusnya diketahui oleh pihak kontraktor sebagai pihak yang ditunjuk oleh Kementerian.

"Sehingga kalau ada dampak daerah itu adalah daerah yang katakanlah gampang longsor, daerah petir daerah hujan sehingga tidak ada alasan kontraktor seperti Adikarya, wijaya karya dengan pengalaman yang sangat segudang kemudian membangun bangunan yang notabene menurut saya tidak pas," paparnya. [mah]

INILAH.COM