Kebijakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan grasi kepada narapidana kasus narkotika Schapelle Leigh Corby masih menjadi perdebatan. Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menilai grasi itu tak masalah asal sesuai prosedur.

"Sepanjang menyangkut prosedur ya tidak masalah, karena ini semua menyangkut kebijakan Presiden. Masalahnya hanya pada transparansi dan inkonsistensi yang perlu klarifikasi," kata Jimly di Fakultas Hukum Universitas Pancasila, Jagakarsa, Jakarta Selatan, Selasa (29/5/2012).

Jimly hadir di universitas ini untuk mengikuti acara Temu Rembuk dan Sarasehan Nasional tentang Kepemimpinan Nasional Berkarakter Pancasila. Dalam pertemuan ini hadir juga berbagai tokoh seperti Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua MK Mahfud MD, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Yenny Wahid, dan Calon Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo.

Sementara itu, Yeny Wahid dengan tegas menyatakan ketidaksetujuannya dengan grasi Corby. Menurutnya Indonesia harus memberikan kesan yang tegas dan jangan sampai negara ini menjadi surga peredaran narkoba.

"Lebih baik kita bersikap tegas, jangan sampai orang asing acak-acak negara kita. Pendapat saya pribadi, tidak diberikan grasi. Tidak perduli masalah diplomatis atau tidak," katanya.

DETIKNEWS.